gmqij2

Berita Indonesia – Status tersangka KPK tidak membuat Patrialis Akbar kehilangan penghasilannya sebagai hakim konstitusi. Hal itu dikarenakan belum keluarnya Kepres pemberhentian dari Presiden Joko Widodo.

“Sejauh ini masih (terima gaji), kan belum ada kepres pemberhentian,” ujar Jubir Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono kepada detikcom, Kamis (9/2/2017).

Sebagaimana diketahui Majelis Kehormatan MK (MKMK) telah memutuskan status pemberhentian sementara terhadap Patrialis Akbar. Putusan itu sudah diserahkan ke Ketua MK Arief Hidayat, kemudian diberikan ke Presiden untuk mengeluarkan kepres pemberhentian sementara.

Kalau berhenti sementara gaji saja, tunjangannya tidak,” imbuh Fajar.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 tahun 2014 tentang Hak Keuangan serta Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi, anggota hakim konstitusi memperoleh Rp 72,8 juta setiap bulannya. Walaupun berstatus tersangka KPK, Patrilias masih mendapat gaji tiap bulannya dari MK.

Fajar mengatakan secara birokrasi alur pemberhentian Patrialis harus dikeluarkan oleh presiden. MK sendiri hanya bisa menunggu keputusan pemberhentian mantan Menkum HAM tersebut.

MK nunggu Keppres pemberhentian sementara PA. Kalau sudah MK akan segera sampaikan ke MKMK kemudian dilanjutkan ke sidang pemeriksaan lanjutan,” kata Fajar.

Sementara Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Sukma Violeta mengaku belum menerima Keppres pemberhentian Patrialis dari Ketua MK Arief Hidayat. Alhasil, dirinya bersama anggota majelis lain tidak dapat melanjutkan pemeriksaan.

Sebelum ada surat itu kami tidak bisa melakukan pemeriksaan lanjutan,” kata Sukma.

Sukma mengatakan dalam pemeriksaan lanjutan hanya menentukan dugaan pelanggaran oleh Patrialis terbukti atau tidak. Kalaupun terbukti pelanggaran berat, maka sanksinya diberikan pemberhentian tidak hormat.

Mengenai maknanya, kalau berhenti tidak hormat berarti berhenti karena melakukan kesalahan. Sedangkan kalau berhenti dengan hormat berarti mengundurkan diri karena alasan kesehatan atau karena pensiun. Kalau tidak hormat identik dengan pelanggaran, yang secara teknis hak-hak tidak didapat,” pungkas Sukma.

Patrialis ditangkap pada Rabu (25/1) malam di Mal Grand Indonesia bersama seorang perempuan bernama Anggita. Beberapa jam sebelumnya, KPK menangkap Kamaludin di Lapangan Golf Rawamangun dan Basuki Hariman di kantornya di Sunter. Serangkaian penangkapan itu membuka tabir dugaan jual-beli putusan terkait dengan uji materi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Dari OTT itu, Patrialis akhirnya ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga menerima suap USD 20 ribu dan SGD 200 ribu atau senilai Rp 2,15 miliar.

 

 

Baca Juga : Prediksi Togel SGP Singapura