594-ilustrasi_pilkada_dki_putaran_kedua_desain_grafis_netralnewsregina_aditrya_tama-718x452

Berita Indonesia – Pilkada DKI putaran kedua tinggal beberapa saat lagi, suhu politik di ibukota pun kian memanas. Masing-masing kubu pasangan calon mengklaim akan mendapatkan suara terbanyak dalam pemungutan suara pada, 19 April 2017 mendatang.

Bahkan, Ketua Kelompok Kerja Kampanye Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Dahliah Umar mengatakan bahwa putaran kedua Pilkada DKI lebih berbahaya. Menurutnya, pada putaran pertama, hanya kandidat Pilgub yang mendapat pengadangan ketika kampanye, kini yang terkena intimidasi justru merambat hingga ke masyarakat sebagai pemilih.

“Kalau putaran pertama intimidasi ke calon, ada pengadangan. Kalau putaran kedua, ini justru lebih berbahaya karena yang terintimidasi itu pemilih dengan adanya spanduk-spanduk bernuansa kekerasan,” katanya dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (1/4/2017).

Seperti diketahui sebelumnya, banyak spanduk di sejumlah masjid yang memasang poster berisi penolakan untuk menyalatkan jenazah warga yang menjadi pendukung pasangan calon Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat.

Hal ini menimbulkan berbagi pandangan di masyarakat. Ada yang mendukung dan banyak pula yang menolak hal tersebut. Bahkan pemasangan spanduk tersebut dinilai sebagai salah satu bentuk intimidasi.

Salah satu yang mendukung pemasangan spanduk tersebut adalah Wakil Ketua Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Novel Chaidir Bamukmin yang sering mengkritisi berbagai kebijakan Ahok. Menurutnya, tidak ada yang salah dalam pemasangan spanduk bertuliskan larangan menyalatkan jenazah pendukung calon petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di masjid.

Hal ini disampaikan terkait pemasangan spanduk tersebut di Masjid Al Ijtihad, hingga berujung pada pemanggilan kepada tiga pengurus masjid tersebut oleh petugas Polsek Tanjung Duren, yakni Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Asep Haris, pengawas DKM Rozali, dan Humas DKM Romzi.

“Apa yang dilakukan oleh Asep Haris selaku Ketua DKM Masjid Al Ijtihad sudah sesuai dengan perannya,” kata Novel kepada Beritaindonesi4.com, Rabu (29/3/2017).

“Apa yang dipasang spanduk yang isinya penyampaian ayat adalah suatu kewajibannya juga umat Islam seluruhnya yang bisa berkoordinasi dengan DKM,” tegasnya.

Bahkan, calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sendiri mengeluarkan imbauan terkait kampanye hitam melalui spanduk provokatif yang menolak menyalatkan jenazah pendukung calon petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

“Menyerukan kepada warga untuk tetap menunaikan seluruh ketentuan hukum dan setiap kewajiban terhadap jenazah; serta menurunkan spanduk ancaman penolakan salat jenazah,” kata Anies melalui akun Facebook-nya, Sabtu (11/3/2017).

Sementara itu, banyak pihak yang mengecam pemasangan spanduk yang dinilai provokatif tersebut, bahkan hal itu dinilai juga sebagai intimidasi. Seperti yang disampaikan Direktur ICRP Mohammad Monib yag mengungkapkan bahwa pemasangan spanduk provokatif adalah bentuk intimidasi yang menjadi bagian dari teror psikologi.

Tidak ada kata yang lebih tepat (spanduk provokatif-red), kecuali alat intimidasi, teror psikologi, sehingga kemudian orang (muslim-red) berkalkulasi untuk melanjutkan dukungan atau menarik dukungan kepada calon tertentu,” ujarnya kepada Beritaindonesi4.com, Jumat (31/3/2017).

Selain itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan menegaskan, tidak ada lagi spanduk provokatif yang terpasang di wilayah DKI Jakarta. Pasalnya, spanduk-spanduk yang melarang menyalatkan jenazah pendukung penista agama atau ajakan menolak pemimpin nonmuslim dapat memicu konflik.

Apapun alasannya, yang jelas spanduk bersifat provokatif tidak boleh, sudah kami berikan peringatkan. Apabila masih ada, tentunya upaya gakum (penegakan hukum) akan kita lakukan,” tegas Iriawan di Kantor KPU DKI Jakarta, Rabu (29/3/2017).

Menanggapi adanya pemasangan spanduk provokatif tersebut, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta menyampaikan bahwa hingga saat ini pihaknya telah menurunkan 1.262 spanduk. Dari 1.262 spanduk yang diturunkan tersebut, 632 di antaranya merupakan spanduk provokatif dan 630 lainnya merupakan spanduk yang tidak sesuai ketentuan.

Dari data yang disampaikan oleh Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Jakarta Selatan (Jaksel), Ari Mashuri, Kamis (30/3/2017), spanduk provokatif paling banyak ditemui di wilayah Jakarta Barat, yakni sebanyak 229 spanduk provokatif. Sementara wilayah kedua terbanyak yaitu Jakarta Selatan dengan 179 spanduk provokatif yang diturunkan.

Sementara spanduk provokatif yang paling sedikit ditemui yaitu di Jakarta Timur, karena hanya 48 spanduk yang diturunkan. Untuk di Jakarta Pusat ada 120 spanduk provokatif yang telah diturunkan dan di Jakarta Utara ada 56 spanduk provokatif.

Melalui kejadian tersebut, tentunya masyarakat diminta untuk tidak terpengaruh, apalagi terprovokasi, terhadap hal-hal yang mengarah kepada kampanye hitam terhadap salah satu pasangan calon dalam Pilkada DKI.

Masyarakat diminta untuk lebih bijaksana dalam menentuan sikap dan menyampaikan pilihannya pada pemungutan suara 19 April mendatang, sesuai dengan suara hati masing-masing.

Baca Juga : Prediksi Togel SGP Singapura

 photo banner-tiger-toto_zps8yelpyp5.gif