155-haji_lulung_voa_islam-718x452

Berita Indonesia – Ketua DPW PPP DKI Jakarta, Abraham Lulung Lunggana alias Lulung meminta pasangan petahana Pilgub DKI Ahok-Djarot tidak lagi mengklaim program Kartu Jakarta Pintar (KJP) sebagai keberhasilan pribadi. Apalagi hal itu dimanfaatkan sebagai alat politik mereka.

“Jangan jadikan KJP alat politik. Kalau ini dijadikan alat politik berarti masyarakat ini sama saja tidak diberikan kecerdasan tapi masyarakat dibodohkan,” kata Lulung usai Konsolidasi Pemenangan Anies-Sandi di Jalan Taman Amir Hamzah, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (3/4/2017).

Lulung mengatakan, semua pembiayaan program KJP, KJS, dan PPSU berasal dari APBD atau uang masyarakat DKI. Program tersebut merupakan kesepakatan antara pemprov dan disetujui oleh DPRD DKI.

Artinya, kata dia, KJP, KJS dan PPSU adalah amanat yang harus dijalankan oleh siapapun gubernur DKI.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, banyaknya isu yang beredar di masyarakat bahwa KJP akan dihentikan jika gubernur ganti harus diluruskan.

Program tersebut, kata Lulung, tak mungkin dibatalkan oleh siapapun di tengah jalan. “Oleh karenanya KJP itu siapapun gubernurnya, KJP harus tetap ada. Bahkan kalau Anies-Sandi yang menang, fasilitasnya akan ditambah,” ujar Lulung.

Kegiatan Konsolidasi Pemenangan Anies-Sandi juga tampak dihadiri Ketua DPD Partai Gerindra DKI Mohamad Taufik, Ketua DPW PAN DKI Eko Hendro Purnomo, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi serta puluhan anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Gerindra, PKS, PPP Demokrat dan PAN.

Baca Juga : Prediksi Togel HK Hongkong

 photo banner-tiger-toto_zps8yelpyp5.gif